Penacyber, Makassar,—Program Makassar Half Marathon (MHM) yang dianggarkan melalui APBD Kota Makassar sebesar Rp2,5 miliar menjadi sorotan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2025.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin meminta agar anggaran kegiatan yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar tersebut direvisi atau dinormalisasi karena dinilai terlalu besar.
Azwar menegaskan, pada dasarnya kegiatan olahraga seperti MHM memiliki dampak positif terhadap promosi Kota Makassar. Namun, menurutnya, penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar perlu dievaluasi, apalagi kegiatan tersebut juga mendapatkan pemasukan dari sponsor serta biaya pendaftaran peserta.
“MHM itu bagus untuk Makassar, tentu kita mendukung kegiatan yang membawa nama daerah. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, kegiatan ini mengambil sponsor, ada biaya pendaftaran peserta, lalu masih menggunakan dana APBD dengan nilai cukup besar, Rp2,5 miliar,” kata Azwar dalam rapat pembahasan LKPJ, Rabu (6/5/2026)
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan kontras di tengah masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan pelayanan rumah sakit daerah.
“Di sisi lain masih ada warga kita yang kesulitan sekolah, banyak masyarakat yang sakit dan membutuhkan bantuan biaya pengobatan. Ini harus menjadi perhatian. Kalau memang tetap dilaksanakan, anggarannya bisa dikurangi atau dinormalisasi. Bahkan kalau perlu diberi catatan khusus untuk dievaluasi total,” tegasnya.
“Saya meminta pimpinan Pansus LKPJ agar program MHM ini menjadi
catatan penting dalam rekomendasi akhir Pansus LKPJ DPRD Kota Makassar terhadap pelaksanaan program Pemkot Makassar,” lanjut Azwar.
Senada dengan itu, Anggota Pansus LKPJ lainnya, Muchlis Misbah juga meminta agar program MHM dikaji ulang.
Politisi Partai Hanura ini mempertanyakan kontribusi nyata kegiatan tersebut terhadap pendapatan atau dampak ekonomi bagi Kota Makassar, mengingat penyelenggaraan event juga melibatkan sponsor dan biaya registrasi peserta.
“Tolong dievaluasi kembali program MHM ini yang menggunakan anggaran APBD Rp2,5 miliar, sementara juga ada sponsor dan biaya pendaftaran. Katanya memberi kontribusi besar bagi pemerintah kota, tapi kontribusi apa yang benar-benar diberikan, itu yang perlu dijelaskan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti klaim terkait dampak okupansi hotel selama event berlangsung. Menurutnya, manfaat ekonomi yang disebut-sebut perlu dibuktikan secara terukur.
Lebih lanjut, Muchlis membandingkan nilai anggaran tersebut apabila dialihkan untuk kebutuhan pembangunan fasilitas pendidikan.
“Kalau Rp2,5 miliar ini diberikan ke Dinas Pendidikan, bisa dipakai membangun sekolah bertingkat yang manfaatnya bisa dirasakan sampai puluhan tahun. Karena itu program ini bukan berarti tidak bagus, tetapi perlu evaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran,” tutupnya. (*)
