Penacyber, Palu –Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menyusun arah baru kebijakan anggaran tahun 2026. Hal ini ditandai dengan penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng, Selasa (4/8/2026).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, yang mewakili gubernur dalam rapat tersebut, memaparkan bahwa kondisi ekonomi daerah menunjukkan tren yang sangat positif. Pada Triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sulteng tercatat mencapai 8,32 persen secara tahunan (year-on-year), melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Capaian ini menempatkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kinerja tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan, khususnya melalui hilirisasi nikel di kawasan Morowali dan Morowali Utara yang terus berkembang pesat.
Menurut Wagub, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperluas lapangan kerja, memperkuat sektor pertambangan, serta mendorong aktivitas ekonomi lain seperti konstruksi dan perdagangan.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mencatat adanya perbaikan pada indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan pada September 2025 berada di angka 10,52 persen atau sekitar 345 ribu jiwa, mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp4,88 triliun. Sementara itu, belanja daerah disesuaikan menjadi sekitar Rp4,90 triliun. Dengan komposisi tersebut, APBD diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp22,6 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Penyusunan perubahan kebijakan anggaran ini juga didasarkan pada hasil evaluasi program prioritas daerah, termasuk Program 9 Berani yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan DPRD. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.
