Penacyber, PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan transformasi digital di sektor keuangan sebagai bagian dari strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menekankan pentingnya memperluas penggunaan sistem pembayaran digital agar transaksi masyarakat, pelaku usaha, hingga layanan pemerintahan menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses.
Menurut Reny, digitalisasi pembayaran tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih modern.
Penggunaan transaksi non-tunai dinilai dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih terdokumentasi.
Di tengah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang ditopang oleh sektor industri, pertambangan, perdagangan, jasa, pertanian, dan UMKM, penguatan ekosistem pembayaran digital menjadi tantangan sekaligus peluang.
Digitalisasi juga dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah. Transaksi yang tercatat secara elektronik memungkinkan proses pembayaran dan penerimaan menjadi lebih mudah dipantau serta berpotensi mengurangi berbagai celah dalam pengelolaan transaksi secara manual.
Namun, percepatan digitalisasi pembayaran tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat menggunakan QRIS atau layanan perbankan digital. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan infrastruktur internet, literasi digital, keamanan transaksi, serta akses masyarakat di wilayah pelosok ikut diperkuat.
Hal ini penting mengingat kesenjangan akses teknologi masih menjadi salah satu persoalan dalam proses transformasi digital. Jangan sampai digitalisasi justru menciptakan kelompok masyarakat yang semakin tertinggal karena keterbatasan akses maupun kemampuan menggunakan teknologi.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor penting agar agenda digitalisasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi.
Bagi Sulawesi Tengah, digitalisasi pembayaran seharusnya diarahkan bukan sekadar mengejar peningkatan jumlah transaksi digital, tetapi menjadi bagian dari strategi membangun ekonomi daerah yang inklusif, transparan, dan berdaya saing.
Jika dilakukan secara konsisten, transformasi sistem pembayaran dapat menjadi salah satu fondasi bagi penguatan UMKM, peningkatan efisiensi transaksi, perluasan inklusi keuangan, hingga optimalisasi tata kelola penerimaan dan belanja daerah.
Dengan demikian, dorongan Wagub Reny terhadap digitalisasi pembayaran perlu dibarengi dengan kebijakan yang memastikan manfaat ekonomi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat di wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan digital.
