Penacyber, Makassar —Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Entry Meeting Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Pemkot Makassar bersama BPKP di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/8).
Sekda Makassar Andi Zulkifly memimpin rapat entri meeting bersama BPKP didampingi Inspektur Daerah Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muh Roem dan pejabat teknis lingkup Pemkot Makassar.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan mempercepat pelaksanaan transformasi digital dalam pendataan perlindungan sosial di Kota Makassar.
Sekda Makassar Andi Zulkifly mengatakan, Pemkot Makassar terus melakukan berbagai langkah untuk mendukung percepatan digitalisasi perlindungan sosial, termasuk menyesuaikan strategi pendataan di tingkat masyarakat.
Menurutnya, pada tahap awal, pendataan dilakukan dengan melibatkan agen dari unsur pegawai pemerintah. Namun, pola tersebut dinilai belum optimal karena para pegawai memiliki tugas utama yang harus dijalankan, sementara waktu masyarakat untuk ditemui tidak selalu sama.
“Konsep awalnya kami mendorong agen-agen dari pegawai pemerintah. Ternyata agak kedodoran karena mereka sudah memiliki pekerjaan utama, sementara masyarakat memiliki waktu yang berbeda untuk ditemui,” kata Andi Zulkifly.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkot Makassar kemudian mengubah strategi dengan melibatkan pengurus RT dan RW sebagai agen pendataan. Pelibatan RT/RW dinilai lebih efektif karena mereka memiliki kedekatan dan akses langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kami ubah strateginya dengan melibatkan RT dan RW sebagai agen. Selain memiliki insentif, mereka juga memiliki indikator pekerjaan yang dapat dinilai, termasuk membantu program pemerintah,” ujarnya.
Andi Zulkifly menegaskan, Pemkot Makassar akan terus memaksimalkan pelaksanaan program tersebut agar target pendataan dapat tercapai. Terlebih, Makassar menjadi salah satu daerah yang masuk dalam proyek percontohan pendataan perlindungan sosial secara digital.
“Kami akan terus memaksimalkan program ini. Saya kira ini juga menjadi perhatian dalam rapat-rapat yang kami lakukan agar Makassar tidak tertinggal dalam proyek percontohan ini,” katanya.
Dalam Entry Meeting tersebut, perwakilan BPKP turut menyampaikan apresiasi terhadap progres pendataan yang dilakukan Pemkot Makassar. Berdasarkan pemantauan dashboard, jumlah data yang masuk mengalami peningkatan signifikan.
Dari sekitar 7.000 data pada 10 Agustus 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 128 ribu data. Dari 10 indikator yang menjadi ukuran, sembilan indikator disebut telah terpenuhi dan tersisa indikator terkait agen aktif.
BPKP selanjutnya akan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan pendataan sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah terkait.
Andi Zulkifly memastikan Pemkot Makassar siap memberikan dukungan terhadap proses monitoring tersebut. Ia meminta Inspektorat mengawal koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan program tersebut.
“Kami dari Pemkot Makassar siap mendukung apabila ada kebutuhan tim, termasuk kunjungan ke kantor-kantor. Saya minta Inspektorat mengawal dan menghubungkan tim dengan SKPD terkait agar selama penugasan bisa berjalan lancar,” tuturnya.
Ia berharap kolaborasi Pemkot Makassar dan BPKP dapat mempercepat pencapaian target digitalisasi perlindungan sosial sekaligus menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)
