Penacyber, Makassar –Rangkaian Jelajah Sampah Kota Makassar resmi berakhir di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Minggu (23/8/2026). Sangkarrang menjadi titik ke-15 sekaligus penutup perjalanan Jelajah Sampah yang telah menyambangi seluruh kecamatan di Kota Makassar.
Meski rangkaian kegiatannya telah rampung, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar menegaskan bahwa gerakan memilah dan mengelola sampah tidak boleh ikut berhenti. Edukasi yang telah dibawa dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya diharapkan terus diterapkan dalam keseharian masyarakat, dimulai dari rumah masing-masing.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman; Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa; Camat Kepulauan Sangkarrang, Andi Asdhar; Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kota Makassar, Aswin Harun; Anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Andi Nurdianzah (Ancha); Andi Subhan dari Pusdal Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku; Muhammad Saleh selaku pengelola TPS 3R Mariso; para Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Makassar; jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan; kader PKK, RT/RW, serta masyarakat setempat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, mengatakan rampungnya Jelajah Sampah di 15 kecamatan bukan menjadi akhir dari gerakan pengelolaan sampah. Menurutnya, kegiatan tersebut sejak awal dirancang sebagai bagian dari upaya membangun kebiasaan masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari sumber.
“Jelajah Sampah memang sudah selesai di 15 kecamatan, tetapi gerakan memilah dan mengelola sampah harus terus dilanjutkan. Yang ingin kita bangun adalah kebiasaan masyarakat untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari rumah masing-masing,” ujar Helmy.
Menurutnya, gerakan pengelolaan sampah tentu mesti dilakukan beriringan bersama seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa keterlibatan warga, RT/RW, kelurahan, kecamatan, komunitas, kader, hingga para pelaku usaha.
“Gerakan ini harus kita lakukan bersama-sama. Pemerintah menyiapkan sistem dan terus melakukan edukasi, tetapi perubahan paling besar tetap dimulai dari masyarakat. Kalau pemilahan dilakukan dari rumah dan menjadi kebiasaan bersama, pengelolaan sampah di Kota Makassar akan jauh lebih efektif,” lanjutnya.
Helmy berharap, setelah rangkaian Jelajah Sampah berakhir, pesan mengenai pemilahan tidak hanya berhenti sebagai materi edukasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semakin banyak masyarakat yang memilah dari sumber, sampah yang masih dapat dimanfaatkan dapat masuk ke jalur pengelolaan yang tepat dan tidak seluruhnya berakhir sebagai residu.
Di titik terakhir Jelajah Sampah, kondisi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menjadi perhatian tersendiri. Sebagai wilayah kepulauan yang tidak mengirimkan sampahnya ke TPA Tamangapa, Sangkarrang membutuhkan pola pengelolaan yang lebih mandiri dan disesuaikan dengan karakter wilayah.
Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, mendorong agar kondisi tersebut justru dijadikan peluang untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang kuat di wilayah kepulauan.
“Di Sangkarrang ini kondisinya berbeda karena sampah tidak dikirim ke TPA. Karena itu, kita harus mencari solusi bagaimana sampah organik, anorganik, dan residu semuanya bisa dikelola dari sini,” ujar Melinda.
Melinda menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan memungut dan memilah. Sampah yang telah dipisahkan harus dilanjutkan ke proses pengolahan agar dapat memberikan manfaat, baik bagi lingkungan maupun masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong adalah penguatan urban farming dan Bank Sampah Unit (BSU). Menurutnya, kedua kegiatan tersebut dapat dikembangkan beriringan dengan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
Sampah organik rumah tangga, misalnya, dapat diolah menjadi kompos dan kemudian dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan urban farming. Dengan begitu, sampah yang sebelumnya dianggap tidak memiliki nilai dapat kembali memberikan manfaat bagi warga.
“Jadi sampah organiknya jangan hanya dibuang. Bisa kita olah menjadi kompos, kemudian digunakan untuk urban farming. Hasil panennya bisa dimanfaatkan masyarakat atau dijual. Kalau dijual, hasilnya bisa diputar kembali untuk membeli bibit dan kebutuhan lainnya,” jelas Melinda.
Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan siklus pengelolaan yang berkelanjutan. Sampah organik rumah tangga diolah menjadi kompos, kompos digunakan untuk mendukung pertanian, sementara hasil pertanian dapat dimanfaatkan masyarakat maupun memberikan nilai ekonomi untuk mendukung kegiatan berikutnya.
Sementara itu, sampah anorganik yang masih memiliki nilai dapat diarahkan melalui Bank Sampah Unit agar dapat dimanfaatkan kembali dan tidak langsung menjadi residu.
Melinda juga menekankan pentingnya keteladanan aparatur pemerintah, RT, RW, lurah, PKK, serta kader dalam mengajak masyarakat melakukan pemilahan.
“Jangan sampai kita mengajak masyarakat memilah sampah, tetapi di rumah kita sendiri belum melakukan. RT, RW, lurah dan kader harus menjadi contoh pertama,” tegasnya.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat akan jauh lebih kuat apabila para pemangku kepentingan di lingkungan masing-masing terlebih dahulu menerapkan kebiasaan yang sama.
Dalam sesi talkshow, Anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Andi Nurdianzah yang kerap disapa Ancha, turut memaparkan perkembangan pengelolaan sampah di Kota Makassar.
Ancha menjelaskan bahwa berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi sampah yang harus berakhir di TPA, salah satunya melalui reaktivasi TPS 3R. Sekitar 10 TPS 3R yang sebelumnya sempat tidak berfungsi kini telah kembali diaktifkan dan mulai mendukung pengelolaan sampah di Kota Makassar.
“TPS 3R yang sebelumnya sempat mangkrak sekarang sudah diaktifkan kembali. Ini menjadi salah satu bagian dari upaya kita mengurangi sampah yang masuk ke TPA,” ungkap Ancha.
Ia juga menyoroti pembangunan kandang sapi atas arahan Melinda Aksa sebagai salah satu upaya mencegah sapi berkeliaran di TPA sekaligus memanfaatkan sekitar 45 ton sampah organik sebagai pakan, yang turut didukung melalui optimalisasi TPS 3R.
Ancha menyebut, secara keseluruhan capaian pengurangan sampah Kota Makassar saat ini berada pada kisaran 7 hingga 8 persen, melampaui target dalam RPJMD yang berada pada angka 4 persen.
Sementara itu, Andi Subhan dari Pusdal Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan yang memperkuat tanggung jawab produsen terhadap sampah yang dihasilkan dari produk mereka.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan produsen dalam pengelolaan sampah sehingga tanggung jawab terhadap persoalan sampah tidak hanya berada pada pemerintah dan masyarakat.
Rampungnya Jelajah Sampah di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menandai selesainya seluruh rangkaian di 15 kecamatan Kota Makassar. Namun bagi DLH Kota Makassar, berakhirnya perjalanan Jelajah Sampah justru menjadi awal untuk melihat sejauh mana edukasi dan praktik yang telah diperkenalkan dapat tumbuh menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.
DLH Kota Makassar berharap gerakan pemilahan dari rumah, pengolahan sampah organik, pemanfaatan sampah anorganik, serta pengurangan residu dapat terus diperkuat secara bersama-sama di seluruh wilayah Kota Makassar. (*)
