Penacyber, Makassar –Gedung DPRD Sulsel yang hangus terbakar saat aksi unjuk rasa Agustus 2025 bakal dirobohkan.
Gedung DPRD Sulsel berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo, Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
Gedung induk era 1978–1984 tidak lagi direhabilitasi karena hasil uji laboratorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan struktur bangunan lama sudah tidak layak dipertahankan.
Sebagai gantinya, gedung wakil rakyat Sulsel akan dibangun kembali dengan desain baru dan fasilitas lebih modern.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, saat memimpin rapat kerja evaluasi proyek penanganan Gedung DPRD Sulsel di Ruang Rapat Komisi D, Kantor Dinas BMBK Sulsel, Selasa (29/9/2026).
Kadir menjelaskan, desain baru mencakup gedung paripurna dan gedung kesekretariatan dengan delapan lantai.
“Gedung ini agak mewah karena nanti di ruang kesekretariatan lantai 8 itu sudah ada ruangan masing-masing anggota. Masing-masing anggota sudah ada ruangan tersendiri, ruang pribadi,” tambah Kadir Halid.
Politisi Partai Golkar itu menuturkan, pembagian fungsi bangunan baru dirancang lebih tertata dan modern.
Lantai dasar atau bawah seluruhnya difungsikan sebagai area parkir yang diperkirakan mampu menampung sekitar 130 kendaraan roda dua dan roda empat.
Sementara Lantai 2 dan 3 diperuntukkan bagi jajaran Sekretariat DPRD Sulsel.
Kemudian Lantai 4 hingga 8 dikhususkan sebagai ruang kerja para legislator.
Meski menyambut baik konsep bangunan baru, Kadir memberikan catatan kritis keras terhadap desain fasilitas di Gedung Tower (menara komisi).
Ia mendesak Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sulsel merombak ulang desain Ruang Badan Anggaran (Banggar) di lantai 2 yang dinilai terlalu sempit.
“Sementara Gedung Tower itu ada ruangan Banggar di lantai 2. Itu kita minta ada perubahan karena kondisi sekarang itu sempit. Kita minta supaya dikembalikan ke posisi awal karena Banggar itu kan 40 orang,” kata Kadir Halid.
“Kalau desain sekarang ini tidak muat. Kalau ditambah tim TAPD itu sampai 50-60 orang. Jadi memang sangat sempit kalau tidak dirubah kembali ke posisi awal. Nah, kita minta itu,” tegasnya.
Terkait linimasa pengerjaan dan anggaran, Kadir memastikan pembiayaan proyek rekonstruksi yang bersumber dari APBN melalui Kementerian PU sudah siap.
Hanya saja Kadir Halid tidak menyebutkan nilai anggarannya.
Saat ini, prosesnya berfokus pada penyelesaian dokumen perencanaan dan desain teknis.
“Desain Gedung Paripurna dan Kesekretariatan ini harus selesai 20 November. Kemudian Desember itu sudah mulai lelang, mudah-mudahan langsung ada pemenangnya sehingga Januari 2027 sudah mulai action,” jelasnya.
Terkait linimasa pengerjaan dan anggaran, Kadir memastikan pembiayaan proyek rekonstruksi yang bersumber dari APBN melalui Kementerian PU sudah siap.
Hanya saja Kadir Halid tidak menyebutkan nilai anggarannya.
Saat ini, prosesnya berfokus pada penyelesaian dokumen perencanaan dan desain teknis.
“Desain Gedung Paripurna dan Kesekretariatan ini harus selesai 20 November. Kemudian Desember itu sudah mulai lelang, mudah-mudahan langsung ada pemenangnya sehingga Januari 2027 sudah mulai action,” jelasnya.
Proses pengerjaan fisik diperkirakan memakan waktu minimal 16 bulan hingga 24 bulan (2 tahun).
Para anggota dewan dan jajaran pegawai Sekretariat DPRD Sulsel dipastikan masih harus menumpang berkantor di gedung sewa-pinjam Pemprov Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar.
“Besar sekali kita masih tinggal di sewa-pinjam di sini (Jl AP Pettarani) kurang lebih satu tahun lagi,” kata Kadir.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana dan Sarana/Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulsel, Anugrah, menjelaskan proyek penanganan gedung wakil rakyat awalnya direncanakan sebatas rehabilitasi berat.
Namun, berdasarkan hasil uji laboratorium dan kajian teknis mendalam terhadap kelayakan struktur, skema perbaikan terpaksa dibatalkan.
“Untuk gedung paripurna, pada awalnya sebenarnya masuk ke rehabilitasi. Tetapi dalam perjalanan, existing ternyata struktur bangunannya sudah tidak bisa lagi direhab. Mungkin karena kondisi bangunannya sudah tua,” ujar Anugrah.
Gedung DPRD dirobohkan total dan dilanjutkan ke tahap rekonstruksi ulang dari nol pada tahun depan.(*)
