Penacyber, Makassar–Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Fatma Wahyuddin, ST., MM., kembali melaksanakan kegiatan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 bersama Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut (RSKDGM) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan pengawasan tersebut berlangsung di RSKDGM Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Pelita 2 No. 114, Kelurahan Buakana, Kecamatan Makassar. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai peruntukan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Fatma Wahyuddin menyampaikan rasa syukur karena dapat kembali menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kembali melaksanakan kegiatan Pengawasan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Fatma.
Lebih Jauh, Pengawasan Anggaran Harus Berdampak Nyata
Lebih jauh, Fatma menegaskan bahwa pengawasan APBD tidak boleh hanya berfokus pada aspek administratif dan realisasi anggaran. Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap program yang dibiayai melalui anggaran daerah mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sektor kesehatan, ia menilai pelayanan yang optimal, profesional, dan mudah diakses merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program di RSKDGM Sulsel perlu terus menjadi perhatian agar layanan kesehatan gigi dan mulut dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Pengawasan ini juga menjadi momentum untuk mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Selain Itu, Kualitas Pelayanan Kesehatan Menjadi Perhatian
Selain itu, Fatma menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut, baik dari sisi pelaksanaan program maupun pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan.
Ia berharap pengelolaan anggaran dapat mendukung pelayanan yang semakin berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan rumah sakit khusus daerah tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mampu memberikan kemudahan akses dan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi pasien.
Menurutnya, setiap program harus memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan.
Diketahui, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan salah satu fungsi penting DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan dan tujuan pembangunan.
Melalui kegiatan tersebut, penggunaan anggaran diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pengawasan juga menjadi sarana untuk melihat sejauh mana program pemerintah daerah mampu mendukung peningkatan kualitas layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam konteks pelayanan kesehatan, efektivitas penggunaan anggaran memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program perlu terus dilakukan agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara optimal.
Meski Demikian, Akuntabilitas Tetap Menjadi Kunci
Meski demikian, Fatma mengingatkan bahwa keberhasilan penggunaan APBD tidak semata-mata diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari manfaat yang dihasilkan serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan komitmen menghadirkan layanan yang semakin baik. Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus memiliki nilai manfaat dan mendukung kepentingan masyarakat luas.
Dengan pengawasan yang berkesinambungan, pelaksanaan program diharapkan semakin terarah, sementara berbagai kebutuhan pelayanan dapat menjadi perhatian dalam evaluasi dan perbaikan ke depan.
Sambungnya, Setiap Rupiah Harus Memberikan Manfaat
Sambungnya, pengawasan bukan sekadar memastikan anggaran terlaksana, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bagi saya, pengawasan bukan sekadar memastikan anggaran terlaksana, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” tegas Fatma.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Anggaran yang dikelola dengan baik diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Fatma Wahyuddin berharap melalui kegiatan pengawasan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, setiap program yang dijalankan RSKDGM Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Ia juga berharap masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan pasien.
Menurut Fatma, pengawasan yang berorientasi pada hasil harus terus menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan pelayanan publik yang semakin baik.
“Harapan saya, melalui pengawasan ini, setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Melalui pengawasan tersebut, diharapkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 di sektor kesehatan semakin terarah dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
