Penacyber, Makassar,—Rencana pelaksanaan gathering ketua RT/RW se-Kota Makassar yang ramai beredar melalui media sosial dan grup WhatsApp mendapat klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan inisiatif atau program resmi pemerintah daerah.
Informasi mengenai kegiatan yang rencananya digelar pada Minggu, 8 Februari 2026 di Pantai Indah Bosowa itu menyebar luas melalui sebuah flyer digital. Flyer tersebut menyebutkan acara silaturahmi akan dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Ketua Tim Penggerak PKK Makassar, Hj. Melinda Aksa. Acara juga menjanjikan hiburan musik dari bintang tamu Ridwan Sau, kuis, door prize, serta bakti sosial.
Yang kemudian memicu polemik adalah kabar yang menyertai flyer tersebut, yaitu permintaan kontribusi sebesar Rp100.000 per orang kepada masing-masing ketua RT/RW untuk menyukseskan acara. Kabar ini menimbulkan tanda tanya dan kehebohan di kalangan para ketua RT/RW.
Menanggapi hal ini, Sekda Andi Zulkifly Nanda memberikan penjelasan saat dikonfirmasi pada Rabu (14/01/2026). “Kalau dari kami Pemerintah Kota tidak ada rencana kegiatan seperti itu,” tegasnya.
Andi. Zulkifly menduga bahwa rencana itu mungkin berasal dari inisiatif para ketua RT/RW sendiri yang kemudian bermaksud mengundang wali kota. “Kalau pun mereka (ketua RT/RW) mau buat, ya silakan. Sesuai dengan kesepakatan mereka saja. Mengundang Pak Wali untuk bersilaturahmi, tidak ada masalah. Saya kira hanya kumpul-kumpul biasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zulkifly secara tegas membantah adanya permintaan kontribusi dana dari Pemkot. “Tentang kontribusi sebesar Rp100.000 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dari Pemkot Makassar tidak ada permintaan seperti itu,” jelasnya.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam keresahan dan memberikan kejelasan kepada publik, khususnya para ketua RT/RW di Makassar. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan menanyakan langsung ke sumber resmi terkait informasi yang beredar, terutama yang melibatkan nama dan institusi pemerintah.*
