Penacyber, Makassar – Mengawali tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar resmi melakukan perombakan besar-besaran di jajaran birokrasi. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan lebih optimal di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Dalam mutasi perdana tahun ini, sebanyak 106 pejabat administrator dan pengawas dilantik secara resmi di Lapangan Karebosi, Jumat (6/2/2026). Pelantikan tersebut menjadi sinyal kuat dimulainya penataan ulang organisasi perangkat daerah Pemkot Makassar dengan pendekatan berbasis kinerja dan profesionalisme.
Salah satu pergeseran jabatan yang mencuri perhatian publik adalah penunjukan Syahril, S.STP sebagai Camat Panakkukang yang baru. Sebelumnya, Syahril menjabat sebagai Kepala Bagian Humas DPRD Kota Makassar. Posisi strategis yang ditinggalkannya kini diisi oleh Andi Pangeran Nur Akbar, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin—yang akrab disapa Appi—menegaskan bahwa rotasi dan mutasi tersebut bukan sekadar “mutasi berjamaah”, melainkan murni penerapan sistem meritokrasi.
“Pelantikan ini bukan soal naik atau turun jabatan, tetapi bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, right man on the right place,” tegas Appi dalam sambutannya.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 13 camat tercatat mengalami pergeseran posisi. Appi menyampaikan apresiasi kepada para camat sebelumnya yang dinilai berhasil memimpin wilayah masing-masing.
Namun demikian, para camat yang baru dilantik kini akan berada dalam masa evaluasi ketat selama enam bulan ke depan.
“Masa uji kinerja para camat akan berlangsung selama enam bulan. Kalau rapornya bagus, silakan lanjut. Tapi kalau kurang bagus, mohon maaf, banyak yang mengantre di posisi itu,” ujar Appi dengan nada tegas namun tetap humanis.
Selain penataan struktural, Wali Kota Makassar juga menekankan pentingnya komitmen seluruh pejabat terhadap program unggulan Pemkot Makassar, yakni program MULIA. Ia meminta agar seluruh ASN bekerja secara kolaboratif tanpa ego sektoral.
Tak hanya itu, Appi mengingatkan pentingnya menjaga integritas, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
“Jangan sekali-kali mengambil yang bukan haknya, dan jangan pernah lalai mengerjakan kewajibannya. Pengawasan sekarang semakin ketat,” pungkasnya.
Perombakan birokrasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Pemkot Makassar dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik sepanjang 2026 dan seterusnya.
