Penacyber, Makassar,—Di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dinamis, Wali Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh jajaran bekerja lebih responsif dan solutif di lapangan.
Bertempat di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memberikan ultimatum tegas kepada seluruh SKPD agar tidak lagi menunda penyelesaian persoalan maupun pekerjaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa reposisi atau pergeseran jabatan dalam pemerintahan merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.
Menurut Munafri, dalam setiap penempatan jabatan baru, hal pertama yang harus dilakukan adalah proses penyesuaian yang cepat dan tepat.
Ia menekankan pentingnya transisi yang baik dari pekerjaan lama ke pekerjaan baru, agar tidak terjadi kekosongan kinerja maupun hambatan administratif.
“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan,” tegasnya.
Dalam pelantikan 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar tersebut, Munafri menekankan bahwa pergeseran dan pertukaran posisi merupakan langkah strategis untuk mempercepat kinerja birokrasi.
Ia tidak menginginkan adanya persoalan di lapangan yang berlarut-larut tanpa solusi, terutama dalam hal pelayanan publik dan respons cepat terhadap keluhan warga.
Menurutnya, Kota Makassar adalah “rumah besar” bersama yang harus dijaga dan dibangun secara kolaboratif.
Karena itu, seluruh SKPD diminta memprioritaskan program-program utama di masing-masing bidang, serta memastikan setiap aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi pelayanan yang prima, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.
Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forkopimda Kota Makassar, serta para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Momentum ini menjadi penegasan arah kepemimpinan yang menuntut soliditas, percepatan kerja, dan komitmen bersama demi kemajuan Kota Makassar.
Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Appi itu menekankan pentingnya kontribusi dalam manajemen team building di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lanjut dia, dalam satu lingkup OPD dibutuhkan peran aktif seluruh bidang untuk saling mendukung demi menghasilkan output kerja yang maksimal.
Seluruh pejabat yang dilantik diminta mampu memberikan dukungan konkret dan menghasilkan outcome yang baik terhadap target capaian OPD masing-masing.
Appi secara khusus menyinggung dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut berkaitan langsung dengan program prioritas pembangunan yang berada di sektor tersebut.
“Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.
Dengan penegasan tersebut, Munafri berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar dapat bergerak lebih cepat, solid, dan profesional dalam menjalankan program prioritas demi mewujudkan pelayanan publik yang prima serta pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar.
Ketua Golkar Makassar itu menjelaskan, sejumlah pejabat di lingkungan PU yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) harus segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan cepat.
Langkah ini penting agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang berujung pada kejar-kejaran serapan.
“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.
Mantan CEO PSM itu mengakui masih banyak posisi strategis yang harus segera diisi dan diproses, termasuk pengajuan pertimbangan teknis (Pertek).
Dia memastikan proses simulasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan yang kosong terlalu lama.
Bahkan, dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas juga menjadi perhatian serius.
“Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan seluruh jajaran bahwa Pemerintah Kota Makassar adalah satu “rumah besar” yang harus dijaga bersama.
Ia menilai sangat tidak bijak apabila persoalan internal justru diumbar dan memperlihatkan kelemahan organisasi kepada publik.
“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala SKPD membangun pola kepemimpinan yang kuat atau strong leadership agar seluruh jajaran dapat bergerak masif hingga ke level bawah.
Program-program prioritas, lanjutnya, dirancang untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Makassar, sehingga harus dijaga dan dikawal pelaksanaannya.
“Kalau pola seperti itu terbangun dalam kerja-kerja pemerintahan, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada yang miss, walaupun lintas OPD,” jelas Appi.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada jajaran yang bertugas di wilayah. Ia mengingatkan bahwa banyak persoalan kecil di tingkat bawah yang jika tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi masalah besar.
Penataan menyeluruh, lanjut Munafri, harus dilakukan untuk menghentikan praktik pembiaran dan tumpang tindih kewenangan yang berpotensi merugikan pemerintah daerah.
Selain itu, perhatian serius juga diberikan kepada pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Daya.
Politisi Golkar itu menegaskan, bahwa rumah sakit tersebut merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah di Kota Makassar.
“Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.
“Dokter-dokternya bagus, tinggal bagaimana pola pelayanan dan infrastrukturnya ditingkatkan,” lanjutanya.
Appi meminta Direktur RSUD Daya beserta jajaran memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat di sektor kesehatan.
Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan bahwa pelantikan jabatan didahului dengan pengambilan sumpah, yang menurutnya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perjanjian antara manusia dengan Tuhan.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang.
“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makasssr, Munafri Arifuddin mempercayakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Plt Asisten I Pemkot Makassar. (*)
