Penacyber Jakarta--Pemerintah Kota Makassar, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Posisi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, capaian ini tidak sekadar menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga bukti nyata dari tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Munafri Arifuddin dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX tahun 2026 yang digelar di Plaza Kemendagri, Senin (27/4/2026).
Dalam keterangannya, Munafri Arifuddin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini bukan hanya keberhasilan pemerintah kota semata, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.
“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” jelas Appi.
“Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja,” sambung orang nomor satu Kota Makassar itu.
Piagam penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar, atas prestasi penyelenggara Pemerintah daerah dengan skor 3,6171 dan status kinerja tertinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Evaluasi ini menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia, mencakup aspek tata kelola, pelayanan publik, hingga capaian pembanguna.
Yang membuat capaian ini semakin istimewa, Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari kawasan luar Pulau Jawa, yang berhasil menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam penghargaan bergengsi tersebut.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing di level nasional.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan bahwa prestasi ini menjadi penanda bahwa arah pembangunan Kota Makassar, yang berfokus pada efisiensi anggaran, pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan.
Lebih dari itu, kata Appi penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk terus menjaga konsistensi kinerja serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kolaborasi yang solid antara pemerintah kota bersama DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan penuh dari masyarakat.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
“Penghargaan ini, bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi dengan rekan-rekan DPRD, Forkopimda, dan yang paling penting dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.
Diketahui, penetapan EPPD tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia.
Melalui keputusan resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mendorong akuntabilitas, efektivitas, serta kinerja berbasis hasil di tingkat daerah.
Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2025 disusun berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi serta kabupaten/kota tahun 2025.
Ketetapan ini sekaligus menjadi dasar objektif dalam menilai capaian kinerja masing-masing daerah, yang kemudian dirumuskan dalam dokumen resmi sebagai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Lebih dari sekadar penilaian administratif, EPPD mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.
Hasil evaluasi ini pun menjadi rujukan strategis bagi pemerintah pusat dalam memberikan pembinaan, pengawasan, hingga penghargaan kepada daerah dengan performa terbaik.
Pada poin krusial dalam keputusan tersebut, turut dipaparkan skor dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengerucut pada daftar daerah dengan capaian tertinggi secara nasional.
Tercatat sebanyak 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota, termasuk Kota Makassar berhasil masuk kategori berprestasi tertinggi, menandakan standar kinerja yang semakin kompetitif di level nasional.
Ini tidak hanya menunjukkan siapa yang terbaik, tetapi juga menjadi cerminan arah baru tata kelola pemerintahan daerah, untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Oleh sebab itu, Munafri menambahkan, dengan capaian tersebut, Kota Makassar semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional.
Meski meraih prestasi di tingkat nasional, Munafri juga mengingatkan seluruh jajaran SKPD agar tidak cepat berpuas diri.
Dia menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja serta kolaborasi agar terus melakukan perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik.
“Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” tutup Appi. (*)
