Penacyber, Makassar –PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mencatat kemajuan signifikan dalam rehabilitasi dua kompleks gedung legislatif di Sulawesi Selatan, yakni Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar. Per akhir April 2026, progres pekerjaan arsitektur dan MEP yang menjadi porsi terbesar telah memasuki tahap lanjut. Hutama Karya menargetkan penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyampaikan bahwa capaian ini menandai tahapan krusial sebelum kedua gedung kembali difungsikan secara penuh sebagai pusat aktivitas legislasi dan layanan publik. “Hutama Karya pastikan berjalan tepat waktu dan sesuai standar mutu tertinggi. Hutama Karya berkomitmen menghadirkan ruang kerja legislatif yang lebih aman, nyaman, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hamdani.
Komitmen pengawalan proyek ini juga tercermin dari rapat koordinasi yang digelar Sekretariat DPRD Kota Makassar bersama unsur Pimpinan DPRD, Komisi A, dan Komisi C pada Januari lalu. Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Balai BPBPK Provinsi Sulawesi Selatan dan perwakilan Hutama Karya tersebut membahas sejumlah aspek teknis pembangunan, mulai dari tahapan pelaksanaan, perencanaan struktur, hingga penyesuaian desain dengan standar yang berlaku. DPRD menekankan pentingnya ketepatan jadwal serta kualitas bangunan, mencakup mutu material, standar keselamatan, dan ketahanan jangka panjang, agar kantor DPRD segera dapat difungsikan sesuai target yang ditetapkan (Laman Web Resmi “Sekretariat DPRD Kota Makassar”, Januari 2026).
Pekerjaan rehabilitasi difokuskan pada pemulihan menyeluruh elemen arsitektur sekaligus penataan ulang fungsi ruang di kedua kompleks. Pembenahan mencakup lantai, plafon, dinding, kusen, atap, hingga fasad bangunan. Tata ruang dalam direkayasa ulang agar hubungan antar ruang kerja, ruang fraksi, ruang rapat, dan area publik menjadi lebih efisien dan mudah diakses. Pada kompleks DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, gedung utama empat lantai dan gedung sepuluh lantai direstorasi sebagai pusat aktivitas legislasi, sementara di DPRD Kota Makassar penataan diarahkan untuk memperkuat fungsi gedung sebagai titik temu antara pemerintah kota dan warga, dengan perhatian pada alur sirkulasi pengunjung, pemisahan zona publik dan area kerja, serta kualitas ruang layanan.
Proyek ini dikembangkan dengan standar kualitas tinggi melalui pemanfaatan teknologi Building Information Modelling (BIM) untuk perencanaan detail dan koordinasi lintas disiplin, serta teknologi pemindaian Light Detection and Ranging (LiDAR) untuk memperbarui data kondisi eksisting bangunan secara akurat. Kombinasi keduanya memungkinkan intervensi perbaikan yang lebih tepat sasaran dan meminimalisir risiko kesalahan di lapangan.
Lingkup pekerjaan rehabilitasi secara keseluruhan mencakup pekerjaan arsitektur, Mekanikal-Elektrikal dan Plumbing (MEP), sistem tata udara, fire alarm, sound system, hingga special lighting. Pemulihan tidak hanya menyentuh aspek estetika, tetapi juga menyeluruh pada sistem utilitas yang menjadi tulang punggung kenyamanan dan keselamatan pengguna gedung.
Kedua kompleks DPRD diproyeksikan segera dapat difungsikan kembali sebagai ruang kerja legislatif yang lebih tertata, aman, dan ramah publik, sekaligus menjadi penanda pulihnya salah satu infrastruktur kelembagaan penting di Sulawesi Selatan. (*)
