Penacyber, Makassar–Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera menetapkan direksi definitif Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kota Makassar.
Menurutnya, keberadaan direksi definitif sangat dibutuhkan untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat berjalan optimal, terutama di tengah ancaman fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.
Bendahara Fraksi PPP ini menilai, kondisi PDAM yang hingga kini masih dipimpin oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dapat menghambat proses pengambilan keputusan strategis yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan.
“PDAM merupakan salah satu perusahaan daerah yang memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang definitif agar setiap kebijakan strategis dapat diambil secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Umiyati, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, status Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil sejumlah keputusan penting yang berkaitan dengan pengembangan layanan, investasi infrastruktur, maupun langkah-langkah antisipatif menghadapi potensi krisis air bersih akibat musim kemarau panjang.
Umiyati mengatakan, ancaman El Nino yang diperkirakan berdampak pada berkurangnya debit air baku harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, khususnya manajemen PDAM. Oleh sebab itu, perusahaan daerah tersebut membutuhkan figur pimpinan definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan dan mengeksekusi program strategis.
“Jangan sampai kondisi kepemimpinan yang belum definitif membuat langkah-langkah antisipasi menjadi lambat. Masyarakat tentu berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga, terutama saat musim kemarau,” katanya.
Politisi perempuan PPP ini juga mendorong Pemkot Makassar untuk mempercepat proses seleksi dan penetapan direksi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan direksi definitif tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan serta memperkuat kinerja perusahaan daerah tersebut.
“Kami berharap proses penetapan direksi dapat segera dituntaskan. Dengan kepemimpinan yang definitif, PDAM akan lebih leluasa menyusun kebijakan dan strategi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tegasnya.
Umiyati menambahkan, kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak boleh terganggu. Karena itu, seluruh langkah yang berkaitan dengan penguatan tata kelola dan manajemen PDAM harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Maka PDAM harus dipastikan berada dalam kondisi yang kuat, baik dari sisi manajemen maupun pelayanan, agar mampu menjawab kebutuhan warga Kota Makassar,” pungkasnya. (*)
