Penacuber,, Makassar –Fraksi PKB DPRD Kota Makassar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar untuk membuka secara transparan hasil seleksi kepala sekolah kepada Komisi D DPRD Kota Makassar.
Permintaan tersebut muncul setelah adanya dugaan intervensi dalam proses penentuan hasil seleksi kepala sekolah yang dinilai tidak berjalan sesuai dengan prinsip objektivitas dan profesionalitas.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Basdir, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan dari peserta seleksi maupun masyarakat terkait adanya dugaan campur tangan oknum tertentu dalam proses penetapan kepala sekolah.
Menurutnya, dugaan tersebut perlu segera diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di lingkungan pendidikan Kota Makassar.
“Kami meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk transparan memaparkan hasil seleksi kepala sekolah ini ke Komisi D DPRD Makassar sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan,” ujar Basdir, Selasa (23/6/2026)
Ia menegaskan, keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan dan berdasarkan kompetensi para peserta.
Basdir mengaku menerima informasi bahwa terdapat sejumlah peserta yang memperoleh nilai seleksi cukup baik bahkan masuk dalam kategori unggulan, namun tidak masuk dalam daftar pejabat kepala sekolah yang dilantik.
“Kami mendapatkan laporan ada beberapa peserta yang nilainya bagus, memiliki rekam jejak yang baik, tetapi justru tidak dilantik. Ini menimbulkan pertanyaan di kalangan peserta dan masyarakat. Jangan sampai ada oknum yang bermain dan melakukan intervensi terhadap hasil seleksi,” katanya.
Legislator PKB ini menilai, apabila benar terdapat campur tangan pihak tertentu, baik oknum pejabat dinas pendidikan apalagi kalau oknum diluar pemerintahan, maka hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem seleksi yang selama ini dibangun untuk menghasilkan kepala sekolah yang berkualitas dan berintegritas. Hal tersebut dapat mencoreng citra baik yang selama ini telah di bangun dengan susah payah oleh bapak walikota makassar.
Untuk itu, Fraksi PKB meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar memaparkan secara rinci hasil penilaian seleksi, termasuk mekanisme penentuan peserta yang dinyatakan lolos dan akhirnya dilantik menjadi kepala sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa yang terpilih benar-benar berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan hasil penilaian yang objektif. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memengaruhi keputusan sehingga merugikan peserta yang memang layak,” tegas Basdir.
PKB berharap polemik terkait seleksi kepala sekolah ini dapat segera diselesaikan melalui keterbukaan informasi dari Dinas Pendidikan. Dengan demikian, kepercayaan para tenaga pendidik dan masyarakat terhadap proses pengelolaan pendidikan di Kota Makassar tetap terjaga.
Fraksi PKB juga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui DPRD Kota Makassar guna memastikan seluruh kebijakan di sektor pendidikan berjalan sesuai prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan kepentingan peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar. (*)
