Penacyber, Makassar-–Pemerintah Kota Makassar resmi meluncurkan tiga fitur layanan publik tambahan dalam Super Apps Lontara+ usai pelaksanaan upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
Tiga fitur yang diluncurkan tersebut meliputi layanan administrasi kependudukan (Dukcapil), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Bapenda, serta layanan Makassar Move.
Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik melalui satu platform digital yang lebih mudah dan praktis.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, kehadiran layanan baru tersebut bukan hadiah namun dalam momentum peringatan kemerdekaan.
Lebih dari itu, digitalisasi layanan publik merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang mudah dan setara.
“Ini bukan hadiah untuk warga Makassar. Ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat dan adil,” ucapnya.
Salah satu fitur tambahan yang dihadirkan adalah layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Sebelumnya, akses masyarakat terhadap sejumlah layanan administrasi kependudukan masih terbatas oleh waktu dan mekanisme pelayanan.
Dengan integrasi layanan Dukcapil ke dalam Lontara+, masyarakat kini dapat mengakses layanan tersebut secara digital selama 24 jam.
Sejumlah layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses melalui Lontara+ antara lain pencetakan Kartu Keluarga, penerbitan akta kelahiran, penerbitan akta kematian baru, hingga pengesahan anak.
Integrasi ini diharapkan membuat proses pelayanan menjadi lebih praktis sekaligus menciptakan sistem antrean yang lebih cepat dan adil.
Digitalisasi juga menjadi salah satu langkah untuk mengurangi potensi praktik percaloan maupun pungutan liar dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.
Masyarakat tidak lagi harus bergantung pada pihak lain untuk mengakses layanan yang menjadi haknya.
Cukup melalui perangkat yang dimiliki, berbagai kebutuhan administrasi kependudukan dapat diajukan melalui Lontara+.
Fitur kedua adalah layanan pembayaran pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.
Melalui Lontara+, masyarakat kini dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara digital tanpa harus datang langsung ke lokasi pelayanan.
Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendorong transparansi dalam pengelolaan layanan pembayaran pajak daerah.
Menariknya, masyarakat yang melakukan pembayaran PBB melalui Lontara+ juga berkesempatan mengikuti Tax Reward Bapenda, sebuah event penghargaan yang diselenggarakan setiap tahun bagi wajib pajak.
Dengan demikian, pembayaran pajak tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh apresiasi melalui program Tax Reward.
Fitur ketiga yang diluncurkan adalah Makassar Move, yang turut diintegrasikan ke dalam ekosistem Lontara+.
Kehadiran layanan ini semakin memperluas fungsi Lontara+ sebagai super apps yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu platform.
Dengan tambahan tiga fitur tersebut, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong transformasi digital pemerintahan agar masyarakat tidak perlu berhadapan dengan proses pelayanan yang berbelit-belit.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh haknya secara mudah, cepat, dan setara.
Peluncuran tiga fitur baru Lontara+ sekaligus menegaskan arah Pemerintah Kota Makassar dalam membangun pelayanan publik berbasis digital yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat.
“Karena kemerdekaan bukan hanya tentang memperingati sejarah, tetapi juga tentang memastikan setiap warga dapat merasakan kemudahan dan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintahan,” Pungkasnya. (*)
