Penacyber, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kota yang bersih dan tertata. Kali ini, langkah strategis dilakukan dengan memperkuat pengawasan kebersihan wilayah sekaligus mendorong percepatan digitalisasi retribusi sampah melalui aplikasi kebanggaan warga, Lontara+
Instruksi tegas ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Kota Makassar, Rabu (19/8/2026). Dalam arahannya, Zulkifly meminta seluruh camat dan lurah untuk meningkatkan pengawasan kebersihan, terutama di ruas-ruas jalan utama yang menjadi wajah Kota Makassar .
“Yang pertama saya minta adalah kebersihan. Jaga wilayah masing-masing. Saya ingin masyarakat menilai bahwa pemerintahan Pak Wali Munafri betul-betul membuat Makassar semakin bersih, bukan semakin kotor,” tegas Zulkifly dengan nada optimis .
Zulkifly menekankan bahwa tanggung jawab kebersihan tidak hanya berada di pundak petugas lapangan, tetapi juga menjadi tugas aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan. Para lurah diminta aktif memantau kondisi wilayah, mulai pagi hingga malam hari . Tak hanya itu, ia juga menyoroti sampah dari aktivitas pembangunan yang kerap mengganggu estetika kota. Meskipun tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, aparatur wilayah diminta memastikan agar sampah tersebut tidak mengganggu kenyamanan lingkungan .
Selain soal kebersihan, Sekda juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang solid. “Camat itu wajib rapat dan berkoordinasi. Kalau ada camat yang tidak pernah rapat, itu bahaya. Bagaimana mau membangun harmoni kalau koordinasi tidak berjalan?” ujarnya mengingatkan .
Poin krusial lainnya dalam rapat tersebut adalah percepatan digitalisasi pembayaran retribusi sampah. Andi Zulkifly secara khusus meminta jajarannya untuk memanfaatkan fitur yang sudah tersedia dalam aplikasi Lontara Plus. Ia mendorong setiap camat dan lurah untuk tidak hanya mensosialisasikan, tetapi juga menjadi pelopor dengan mencoba langsung transaksi digital tersebut.
“Sentuhan teknologi itu penting. Kita sudah punya fitur Lontara Plus. Tolong disosialisasikan dan dites. Setiap lurah harus mencoba bagaimana cara membayar melalui Lontara Plus,” pintanya .
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi masalah dalam pengelolaan pembayaran melalui kolektor. Zulkifly bahkan mengungkapkan adanya laporan masyarakat yang sudah membayar namun uangnya tidak masuk ke kas bank . “Lebih baik masyarakat membayar langsung melalui sistem digital daripada melalui kolektor yang kemudian menimbulkan persoalan,” tegasnya .
Untuk mendukung optimalisasi penerimaan, Sekda juga meminta penyempurnaan basis data retribusi sampah dengan menjadikan unit rumah atau bangunan sebagai dasar pendataan. Data tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan kemampuan membayar, sehingga kebijakan retribusi dan keringanan bisa tepat sasaran .
Selain itu, sektor usaha seperti restoran, kafe, dan hotel menjadi prioritas pendataan karena menghasilkan volume sampah yang besar dan memiliki riwayat pembayaran yang baik . Zulkifly mengingatkan bahwa retribusi berbeda dengan pajak, karena ini adalah pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah. “Kalau masyarakat membayar tetapi sampahnya tidak diangkut, pemerintah yang salah. Sebaliknya, kalau tidak membayar, jangan sampai tetap mendapatkan pelayanan,” tegasnya .
Dengan langkah ini, Pemkot Makassar berharap dapat mewujudkan tata kelola kebersihan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel bagi seluruh warganya.*
