Penacyber, Makassar—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan kalangan cendekiawan untuk mengawal pembangunan Kota Makassar. Sinergi tersebut didorong Munafri agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Dialog Kebangsaan dan Pembangunan Daerah yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Majelis Kajian Pembangunan (MKPD) Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (CIDeS ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Baruga Anging Mammiri Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (29/08/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof Arismunandar, Wakil Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof Andi Tamsil, Ketua Dewan Pakar CIDeS ICMI Orwil Sulsel Prof Abd Hamid Paddu, Ketua CIDeS ICMI Orwil Sulsel Adi Suryadi Culla, para guru besar serta peserta diskusi publik dan rapat kerja.
Pada kesempatan tersebut, Munafri menekankan, pemerintah membutuhkan mitra strategis dari kalangan akademisi dan cendekiawan untuk memastikan program pembangunan memiliki dasar pemikiran yang kuat sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah tentu tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah butuh counterpart yang baik untuk memastikan seluruh program-program ini bisa berdampak dan berkualitas kepada masyarakat,”katanya.
Menurutnya, CIDeS ICMI memiliki posisi strategis dalam menjembatani gagasan akademis dengan kebutuhan implementasi di lapangan. Karena itu, ia berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi program dan agenda strategis bagi pembangunan Kota Makassar.
Dalam sesi diskusi, Munafri juga menanggapi pendekatan pembangunan masyarakat Kota Makassar yang dinilai memerlukan berbagai edukasi. Munafri menyepakati pentingnya edukasi sebagai fondasi dalam membangun masyarakat.
Namun, Wali kota yang akrab disapa Appi tersebut menekankan edukasi pembangunan masyarakat saat ini harus dimulai dari pendidikan karakter dan budaya. Ia menilai berbagai persoalan sosial, termasuk rendahnya kepatuhan terhadap aturan berakar pada minimnya kesadaran diri.
“Saya sepakat sekali bahwa pendekatannya ini pendidikan. All about the education,” tegasnya.
Sehingga, menurutnya, pembentukan karakter harus dimulai dari hal-hal sederhana agar masyarakat memiliki kemampuan mengontrol diri dan menghargai aturan.
“Makanya, saya datang ke UNM untuk minta tolong saya, kita merubah kurikulum pendidikan dasar kita. Masukkan pendidikan adab, etika, konten lokal ke dalam pendidikan kita, tambahkan pelajaran agama. Kenapa? Karena dimulai dari hal-hal yang kecil,” katanya.
Sejalan dengan berbagai terobosan pemerintah dalam pendidikan, Munafri meminta para cendekiawan membantu pemerintah mengukur efektivitas berbagai program, termasuk pemberdayaan masyarakat. Ia menekanan kebijakan tidak cukup hanya dirancang dan dijalankan, tetapi harus dapat diukur dampaknya dalam rentang waktu tertentu.
“Dibutuhkan profesor-profesor, bapak-bapak, kolaborasi akademis yang akan menghasilkan sebuah pandangan, menghasilkan sebuah pendapat, menghasilkan sebuah teori sistematis,” jelasnya.
Ia pun mengajak CIDeS ICMI Orwil Sulsel bersama para guru besar dan cendekiawan untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan pemikiran solutif, konstruktif, serta inovasi yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan.
“Kota ini tidak mungkin tumbuh sendirian. Kota ini harus tumbuh dengan dikawal,” ujarnya.
Munafri menegaskan, pemerintah harus terbuka terhadap masukan dan kritik dari seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap kolaborasi dengan CIDeS ICMI dapat segera diwujudkan dalam kerja nyata melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Makassar.
“Pemerintah ini tidak boleh membangun barrier. Pemerintah ini harus terbuka, pemerintah harus responsif terhadap segala keluhan masyarakatnya,” pungkasnya.(*)
