Penacyber, Makassar–-Keluhan masyarakat terkait antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Makassar mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi.
Tak ingin persoalan tersebut berlarut dan mengganggu aktivitas masyarakat, Appi turun langsung mencari solusi dengan mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Appi didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda. Mereka diterima Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar bersama jajaran petinggi Pertamina.
Appi menegaskan, kedatangannya merupakan bentuk empati sekaligus respons pemerintah Kota terhadap keluhan masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan antrean panjang di SPBU.
Ia meminta Pertamina bersama para pengelola SPBU segera mencari langkah taktis agar masyarakat umum tidak menjadi korban dari persoalan distribusi maupun pelayanan BBM.
“Tujuan kami kesini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Appi mengawali pembicaraan.
Menurut orang nomor satu Kota Makassar ini, penanganan antrean tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok BBM, tetapi langkah nyata pihak Pertamina dan pemilik SPBU.
Ia menyarankan, agar perlu ada pengaturan di lapangan agar kendaraan yang datang ke SPBU dapat dilayani secara lebih tertib dan tidak menimbulkan antrean yang mengular hingga mengganggu arus lalu lintas.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penambahan atau aktivasi semua nozzle (selang pengisian) dan penambahan petugas operator merupakan salah satu solusi utama yang sangat efektif untuk mengurai antrean panjang di SPBU.
Menurutnya, langkah ini mempercepat waktu pelayanan per kendaraan, sehingga perputaran antrean menjadi jauh lebih lancar.
Selain itu, pengaturan waktu pengisian berdasarkan jenis kendaraan, termasuk kendaraan pribadi, kendaraan ekspedisi, hingga bus.
Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan membuat alur pengisian atau sistem klasterisasi kendaraan, termasuk menentukan waktu kendaraan masuk untuk melakukan pengisian BBM.
“Antrean mengular karena keterbatasan petugas, misalnya 4 Dispenser di SPBU hanya dijaga oleh 1 ornag. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif agar memotong waktu tunggu kendaraan,” tuturnya.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya,” tambah Appi.
Mantan CEO PSM itu menekankan, persoalan BBM yang terjadi saat ini harus dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat luas.
Dikatakan, Pemerintah Kota memikirkan kemaslahatan umat. Bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi, tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyakarat,” tegas Appi.
Ia mengingatkan, antrean panjang BBM tidak hanya berdampak kepada warga yang hendak mengisi kendaraan.
Kondisi tersebut juga mulai mengganggu aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, hingga mobilitas masyarakat.
Bahkan, kata Appi, operasional armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar ikut terdampak akibat panjangnya antrean di sejumlah SPBU.
Appi khawatir persoalan tersebut akan menjadi akumulasi masalah baru apabila tidak segera ditangani.
“Ini perlu solusi cepat dari seluruh persoalan, kita tidak boleh anggap ini persoalan biasa,” jelasnya.
Menurut Appi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius dan cepat agar memberikan kepastian kepada masyarakat umum.
Pemerintah Kota Makassar membutuhkan penjelasan dari Pertamina mengenai kondisi sebenarnya, apakah berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM, atau informasi lain yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia juga meminta adanya kejelasan agar pemerintah kota dapat membantu Pertamina memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik,” katanya.
Selain pengaturan di dalam kota, Appi mengusulkan agar SPBU yang berada di kawasan penyangga Kota Makassar, khususnya di wilayah Maros dan Gowa, dapat dioptimalkan sebagai buffer zone.
Menurutnya, kendaraan-kendaraan besar tidak semestinya seluruhnya masuk hingga ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.
Jika distribusi dan pelayanan dapat dibagi ke wilayah penyangga, beban SPBU di dalam kota dapat dikurangi.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konsentrasi kendaraan besar di SPBU yang berada di kawasan padat Makassar.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” ujarnya.
Dalam kondisi yang dinilai tidak normal, Appi juga meminta Pertamina meningkatkan dukungan personel di lapangan.
Ia menilai jumlah petugas yang melayani kendaraan harus disesuaikan dengan kondisi antrean.
Karena itu, selain penanganan teknis, Appi meminta sosialisasi dilakukan secara langsung hingga ke masyarakat tingkat bawah.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi BBM, kebijakan distribusi, mekanisme pengisian, serta langkah yang sedang dilakukan pemerintah dan Pertamina.
“Yang paling penting adalah kita memastikan benar-benar ini ditangani dan masyarakat mendapatkan penjelasan,” imbuh politisi Golkar itu.
Dia menegaskan, Pemerintah Kota tidak ingin pertemuan ini sebatas serimoni, yang paling penting, kata dia, adalah bagaimana antrean dapat segera diurai dan pelayanan BBM kembali normal.
“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, Appi juga menekankan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, Pertamina, dan pengelola SPBU dalam mengurai persoalan antrean BBM.
“Kami Pemkot Makassar akan terus mengawal persoalan ini, agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu dan antrean panjang tidak menjadi persoalan yang berdampak pada aktivitas warga serta pelayanan publik di Kota Makassar,” pungkasnya.
Sedangkan, Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi, Deny Sukendar, memastikan stok BBM aman dan terpenuhi bagi warga di Makassar dan Sulsel secara umum.
Ia mengatakan pihaknya berharap sejumlah langkah penanganan tersebut dapat mulai dilakukan secepatnya, bahkan pada hari yang sama setelah pertemuan bersama Wali Kota Makassar.
“Mudah-mudahan ini bisa segera, hari ini juga kita lakukan beberapa hal, Pak Wali,” kata Deny.
Salah satu langkah yang telah dilakukan Pertamina adalah memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini, sebanyak 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam.
Deny mengatakan jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan. Pertamina akan menyesuaikan operasional SPBU secara dinamis berdasarkan tingkat kepadatan antrean.
“Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah,” ujarnya.
Menurutnya, penambahan jumlah SPBU yang beroperasi 24 jam bukan sekadar memperpanjang waktu pelayanan, tetapi diarahkan untuk mengurai konsentrasi antrean di titik-titik yang mengalami kepadatan.
“Intinya adalah bagaimana kita bisa mengurai antrean ini. Jadi jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis, menyesuaikan kondisi antrean,” jelasnya.
Deny memastikan Pertamina telah meningkatkan penyaluran BBM untuk merespons kondisi antrean yang terjadi di Makassar.
Untuk solar, penyaluran disebut telah meningkat sekitar 15 persen di atas kondisi normal. Sementara penyaluran Pertalite juga telah ditingkatkan, dengan kenaikan sekitar 8 persen dan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen dari kondisi normal.
“Ada penambahan. Tentu sudah meningkat kami penyaluran untuk solar, sudah di kisaran di atas normal sekitar 15 persen,” tuturnya.
” Pertalite sudah 8 persen dan kemarin juga sudah mencapai 10 persen dari kondisi normal,” tambah Deny.
Namun, ia menjelaskan bahwa jumlah suplai setiap SPBU tidak sama. Penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SPBU serta kondisi di lapangan.
“Berbeda-beda memang, tergantung kebutuhan. Karena setiap SPBU nanti akan berbeda-beda juga,” katanya.
Pihak Pertamina juga telah memetakan SPBU yang mengalami kepadatan dan akan mendorong tambahan suplai ke titik-titik yang membutuhkan.
“Kondisi ini sudah kita petakan dan nanti kita pastikan, kita akan dorong juga suplai ke SPBU,” tegasnya.
Selain menambah suplai dan jam operasional SPBU, Pertamina juga telah berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk melakukan penertiban antrean.
Deny mengatakan langkah tersebut diperlukan karena penambahan pasokan harus diikuti dengan pengaturan kendaraan di lapangan.
“Pertamina sampai hari ini sudah menambah suplai, kami juga sudah menambah waktu operasional SPBU,” katanya.
Langkah tersebut sejalan dengan permintaan Wali Kota Makassar agar pelayanan di SPBU dapat dibuat lebih efektif, termasuk mengoptimalkan seluruh nozzle yang tersedia, mempercepat proses pelayanan serta mengatur alur kendaraan agar antrean tidak mengular hingga mengganggu lalu lintas.
“Kemudian, kami sudah koordinasi dengan tim Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean-antrean yang ada di SPBU, membuka nozzle di SPBU,” tutup dia. (*)
