Penacyber, Makassar—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pengurus Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) mengambil peran lebih strategis dalam membantu pemerintah menangani berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat membuka Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Pusat APPI tahun 2026 yang dihelat di Hotel Horison Makassar, Minggu (20/9/2026). Ia menekankan agar rapat kerja tersebut tidak sekadar menghasilkan program organisasi, tetapi mampu memetakan kebutuhan masyarakat dan menentukan bentuk intervensi yang tepat.
Munafri menguraikan, masih terdapat sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan kolaborasi organisasi kemasyarakatan. Mulai dari anak putus sekolah, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak dan perempuan, hingga kekerasan seksual.
“Sehingga saya berharap kekuatan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi sosial seperti yang dilakukan APPI ini, harus berada di depan untuk memberikan perhatian di dalam persoalan-persoalan tersebut,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan organisasi kemasyarakatan penting untuk memperluas jangkauan pemerintah dalam memberikan edukasi, pendampingan. Sekaligus dapat menyentuh dan membangun kesadaran masyarakat langsung terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.
“Pemerintah harus hadir bersama. Karena kalau tidak diselesaikan secara bersama, penyelesaiannya juga akan berjalan secara parsial, sendiri-sendiri,” ujarnya.
Lebih jauh, Munafri secara khusus mendorong Srikandi APPI mengambil bagian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Terutama terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Munafri menggarisbawahi, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami bentuk-bentuk kekerasan serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan tersebut.
Selain itu, Munafri meminta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) APPI memperkuat pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap bantuan hukum. Kerbatasan pengetahuan masyarakat, lanjutnya, mengenai hukum dapat menyebabkan hak-hak mereka tidak terpenuhi.
Karena itu, pendampingan hukum secara cuma-cuma atau pro bono dinilai dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata APPI.
“Banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat yang kurang melek terhadap hukum. Ini hal penting yang fundamental. Maka dari itu penting sekali bagi saudara-saudara khususnya di lembaga hukum untuk memberikan pendampingan hukum gratis,” katanya.
Di bidang sosial keagamaan, Munafri juga mendorong APPI menyusun program yang dapat memperkuat pembinaan akhlak dan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan keagamaan.
Ia mengingatkan tantangan sosial semakin kompleks di tengah perkembangan digitalisasi. Arus informasi dan pola konsumsi media sosial, kata dia, dapat memengaruhi perilaku masyarakat sehingga diperlukan pengetahuan dan pendampingan agar masyarakat tidak mudah terbawa oleh berbagai pengaruh digital.
Meski demikian, ia meminta APPI tidak mencoba menyelesaikan seluruh persoalan sekaligus. Organisasi justru perlu menentukan segmen masyarakat dan persoalan tertentu yang dapat ditangani secara fokus dan berkelanjutan.
“Jangan berpikir sebagai pemerintah yang bisa merangkul semuanya. Masuk ke dalam satu segmen yang kecil tapi tepat, yang jelas mampu mengurai di salah satu segmen itu yang menjadi problem utama masyarakat,” tegasnya.
Munafri berharap Rakernas APPI menjadi momentum untuk memperkuat internal organisasi sebelum memperluas kerja-kerja sosial di masyarakat. Program yang disusun, kata dia, perlu dievaluasi dan dimonitor agar organisasi dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
“Ini tujuannya Raker. Untuk memastikan program-program kerjanya, lalu dievaluasi program-program kerjanya, lalu dimonitoring program kerjanya, lalu mengambil kesimpulan keputusan bahwa tahun depan sebenarnya ini yang dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.(*)
