Penacyber, Makassar– Isu dugaan kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri 1 Makassar memicu gelombang protes dari elemen masyarakat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Elang Timur Indonesia menyatakan sikap tegasnya dengan mengirimkan surat pemberitahuan aksi resmi kepada pihak sekolah dan mengumumkan rencana unjuk rasa damai pada Kamis, 16 Juli 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang diamanatkan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Organisasi masyarakat ini mengusung semangat keadilan, dengan fokus utama mengungkap praktik “siswa siluman” peserta didik yang dinyatakan tidak lulus oleh sistem SPMB namun tetap bersekolah melalui jalur titipan pejabat.
Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Pihak SMA Negeri 1 Makassar, Rujab Gubernur, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Elang Timur Indonesia menyoroti adanya keganjilan anggaran. Mereka meminta klarifikasi mendesak terkait pengadaan aplikasi SPMB tahun 2026 yang menelan anggaran fantastis.
“Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk membuka secara terbuka proses pengadaan aplikasi senilai Rp800 juta dan biaya operasional Rp100 juta. Rakyat berhak tahu dasar penetapan anggaran, spesifikasi pekerjaan, dan bentuk pertanggungjawabannya,” tegas Ketua Umum DPP Elang Timur Indonesia, Imran, SE, saat dikonfirmasi awak media ini, pada Rabu (15/7/2026).
Organisasi yang mengatasnamakan pengawal keadilan ini memberikan batas waktu kepada pihak terkait. “Kami memberi kesempatan 1×24 jam untuk klarifikasi. Kami ingin data dan dasar penilaian yang sesuai aturan. Jika tidak ada kejelasan, kami tidak akan tinggal diam,” lanjut Imran.
Aksi yang direncanakan tidak sekadar turun ke jalan. Elang Timur Indonesia juga akan melakukan pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana dalam proses SPMB tersebut.
Diperkirakan sekitar 150 orang akan terlibat dalam aksi yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WITA di tiga titik strategis: SMA Negeri 1 Makassar, Rujab Gubernur, dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.
Meski massa diprediksi banyak, Imran menekankan bahwa aksi ini akan berlangsung damai dan tertib. “Kami membawa mobil komando dan atribut pernyataan sikap. Ini adalah bentuk kepedulian, bukan anarkisme. Kami hanya ingin memastikan anak-anak kita mendapatkan hak pendidikan yang adil,” ujarnya.
DPP Elang Timur Indonesia berharap aksi ini dapat menyadarkan para pemangku kebijakan akan pentingnya integritas dalam dunia pendidikan.
“Kami tidak ingin ada lagi siswa yang tersisih karena sistem yang dimanipulasi. Jika kita biarkan praktik titipan dan ‘siswa siluman’ terjadi, maka kita sama saja mengkhianati masa depan generasi penerus bangsa,” tutupnya.
Masyarakat dan pihak kepolisian setempat diimbau untuk terus memonitor jalannya aksi agar tetap kondusif. Untuk informasi lebih lanjut, panitia aksi dapat dihubungi melalui kontak: 081244244393.(*)
