Penacyber, PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir. Tahun ini, dukungan anggaran untuk berbagai program kelautan dan perikanan mencapai Rp33,73 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan produksi nelayan dan pembudidaya, membuka akses usaha bagi masyarakat miskin, sekaligus memperketat pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan.
Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Moh. Syafar DB, mengatakan alokasi tersebut terbagi dalam lima kelompok utama.
Rinciannya, Rp7,62 miliar untuk infrastruktur pelabuhan, Rp15,46 miliar untuk sarana produksi perikanan tangkap, Rp5,16 miliar untuk budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Rp1,85 miliar untuk pengelolaan ruang laut, dan Rp3,64 miliar untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Untuk memperkuat aktivitas nelayan, pemerintah mengalokasikan Rp1,62 miliar bagi Pelabuhan Perikanan Mato dan Rp6 miliar untuk Pelabuhan Perikanan Lafeu.
Selain infrastruktur, pemerintah juga memberikan dukungan langsung terhadap kelompok nelayan. Sebanyak Rp2,26 miliar dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan yang menyasar 51 rumah tangga, sementara Rp13,20 miliar diperuntukkan bagi peningkatan produksi 114 kelompok nelayan.
Produksi Perikanan Tangkap Meningkat
Dukungan program tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan produksi. Produksi perikanan tangkap Sulawesi Tengah tercatat naik dari 271.865,95 ton pada 2024 menjadi 328.393,08 ton pada 2025.
Kenaikan tersebut mencapai sekitar 20,8 persen.
Donggala menjadi daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar pada 2025 dengan 80.180,70 ton. Berikutnya Morowali sebanyak 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.
Budidaya Juga Mendapat Perhatian
Tidak hanya nelayan tangkap, pemerintah juga memperkuat subsektor perikanan budidaya.
Dari total anggaran, Rp5,16 miliar dialokasikan untuk sarana produksi budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Program tersebut antara lain mencakup pengembangan budidaya air tawar dengan sistem bioflok, bantuan produksi rumput laut bagi rumah tangga miskin, budidaya air payau dan laut, serta dukungan pengolahan dan pemasaran.
Sebanyak Rp345 juta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan yang menyasar 23 rumah tangga. Kemudian Rp3,74 miliar untuk peningkatan produktivitas 46 kelompok pembudidaya dan Rp1,07 miliar untuk sarana pengolahan serta pemasaran bagi 23 kelompok.
Produksi perikanan budidaya pada 2025 tercatat sementara mencapai 330.058,72 ton. Banggai Kepulauan menjadi penyumbang terbesar dengan produksi 242.639,99 ton, disusul Banggai Laut, Parigi Moutong, Donggala, dan Tojo Una-Una.
Tantangan Kesejahteraan Masih Ada
Di tengah peningkatan produksi, pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah terkait kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
Data Januari 2026 menunjukkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada pada angka 102,24, sedangkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tercatat 91,43.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi belum otomatis menghilangkan seluruh persoalan ekonomi pembudidaya. Sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari kenaikan biaya produksi, perubahan harga hasil budidaya, produktivitas yang belum maksimal, keterbatasan modal hingga tingginya kebutuhan konsumsi rumah tangga.
Karena itu, intervensi pemerintah tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan rantai usaha agar hasil produksi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Ekosistem Pesisir dan Pengawasan Diperkuat
Pembangunan kelautan juga diarahkan pada keberlanjutan lingkungan. Pemerintah menyiapkan Rp1,85 miliar untuk pengelolaan ruang laut, termasuk rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut serta pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir.
Di sisi pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan meningkat dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026.
Pengawasan tersebut antara lain didukung melalui pengadaan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 kapal serta perlengkapan bagi kelompok masyarakat pengawas dengan anggaran Rp1,74 miliar.
Dengan berbagai program tersebut, Pemprov Sulteng menargetkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak berhenti pada peningkatan angka produksi, tetapi juga mampu memperkuat pendapatan masyarakat pesisir, menekan kemiskinan, menjaga ekosistem laut, serta memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan berlangsung secara berkelanjutan.
