Penacyber, MOROWALI — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa geliat investasi dan pembangunan industri di daerah harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat meresmikan pembangunan groundsill atau ambang dasar Cek Dam Sungai Karaupa, perbaikan jalan inspeksi, serta pembangunan jaringan pipanisasi air baku di Desa Lasampi, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Senin (14/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meninjau langsung Bendungan Irigasi Karaupa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan keberadaan bendungan tetap mampu memenuhi kebutuhan pengairan masyarakat, khususnya sektor pertanian, meskipun kawasan tersebut juga menjadi bagian dari aktivitas industri.
Menurut Anwar, kebutuhan industri terhadap sumber daya air tidak boleh menghilangkan hak masyarakat atas sumber air.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mencari titik keseimbangan agar investasi tetap memperoleh dukungan air, sementara kebutuhan dasar masyarakat tetap terlindungi.
“Jangan semua kasih ke perusahaan. Tetap sisakan untuk masyarakat. Jadi dibagi,” tegas Anwar.
Pengambilan Air Industri Diminta Tidak Mengganggu Irigasi
Anwar mengungkapkan bahwa persoalan pemanfaatan air di Bendungan Karaupa telah menjadi perhatian pemerintah sejak sekitar satu tahun terakhir.
Ia bahkan sempat menghentikan rencana pengambilan air dari bagian atas bendungan karena menilai langkah tersebut berpotensi mengganggu pasokan air untuk kebutuhan irigasi masyarakat.
Setelah dilakukan pembahasan bersama pihak perusahaan, akhirnya disepakati mekanisme pengambilan air melalui bagian bawah bendungan sehingga kebutuhan industri dapat dipenuhi tanpa mengganggu sumber utama pengairan masyarakat.
“Saya bilang, kalau bisa ambil di bawahnya, yang sisa-sisanya saja. Jangan ambil yang intinya,” ujarnya.
Gubernur mengatakan dirinya memilih menunggu hingga kesepakatan tersebut benar-benar dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan.
Bagi Anwar, persoalan investasi tidak semata-mata berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri.
“Saya satu tahun ini menunggu. Lama saya menunggu. Karena saya ingin pengambilan air di sini bermanfaat buat masyarakat kita dan tidak mengganggu terutama pengairan,” katanya.
Infrastruktur Bendungan Harus Diperkuat
Selain persoalan distribusi air, Gubernur juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik Bendungan Karaupa yang telah berusia sekitar 25 tahun.
Pembangunan groundsill menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memperkuat bagian bawah bendungan sekaligus mengurangi potensi kerusakan akibat tekanan air.
Anwar juga meminta agar jalan inspeksi diperbaiki sehingga keberadaannya tidak hanya mendukung pengawasan infrastruktur, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi para petani di sekitar kawasan tersebut.
Sementara untuk pembangunan jaringan pipa yang melintasi lahan masyarakat, ia meminta agar persoalan kompensasi diselesaikan terlebih dahulu.
“Kalau ada lahan masyarakat yang dilewati oleh pipa ini segera diganti rugi. Jangan lakukan pembangunan kalau tidak diganti rugi dulu. Kalau bisa ganti untung, jangan ganti rugi,” tegasnya.
Tenaga Kerja Lokal Harus Menjadi Prioritas
Tidak hanya persoalan air dan lahan, Gubernur juga menyoroti keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi yang berkembang akibat investasi.
Ia meminta perusahaan memberikan prioritas kepada warga Bumi Raya dan Witaponda untuk memperoleh kesempatan kerja.
Bagi warga yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan, Anwar mendorong agar diberikan pelatihan terlebih dahulu sehingga masyarakat lokal tidak kehilangan kesempatan hanya karena persoalan kompetensi.
“Jangan sampai ada warga di Bumi Raya Witaponda ini yang menganggur karena tidak diterima. Kalau tidak ada lagi di sini, baru terima dari luar,” ujarnya.
Gubernur: Pemerintah Harus Hadir untuk Rakyat
Di hadapan masyarakat dan pihak perusahaan, Anwar juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan bisnis pribadi dalam investasi yang berkembang di wilayah tersebut.
Ia menyatakan posisinya sebagai kepala daerah adalah memastikan kepentingan masyarakat terlindungi.
“Saya tidak neko-neko. Saya tidak pernah minta bisnis sama Mr. Chai karena tugas saya bukan pebisnis, tapi pelayan rakyat,” tegasnya.
Anwar selanjutnya meminta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan berbagai kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan.
Ia bahkan mendorong pembentukan tim kecil yang dapat menyampaikan laporan secara langsung apabila terdapat komitmen perusahaan yang belum direalisasikan.
Sementara itu, Direktur BTIIG Mr. Chai Zhenyang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali atas dukungan serta koordinasi dalam pengembangan kawasan.
Pihak perusahaan menyatakan komitmennya untuk terus tumbuh bersama daerah, membuka lapangan pekerjaan, mendorong aktivitas ekonomi lokal, serta tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Peresmian infrastruktur di Karaupa sekaligus mempertegas pesan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa investasi harus menghasilkan manfaat yang lebih luas.
Pertumbuhan industri tetap didorong, namun kebutuhan dasar masyarakat atas air, lahan, pertanian, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan harus tetap menjadi bagian penting dari setiap kebijakan pembangunan.
