Penacyber, Makassar–-‘Nuansa khidmat dan penuh tanggung jawab menyelimuti Ruang Rapat Paripurna Kantor Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di kompleks Dinas Bina Marga, Kamis (1/7/2026). Pada kesempatan tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Fatma Wahyuddin, ST., MM., dengan penuh dedikasi turut menghadiri Rapat Paripurna yang mengagendakan penyampaian Jawaban Gubernur Sulawesi Selatan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kehadiran Hj. Fatma Wahyuddin di tengah forum legislatif tertinggi ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan komitmen kuat Partai Demokrat dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Dalam pantauan media, ia tampak serius menyimak setiap poin jawaban yang disampaikan, menandakan kesiapan fraksinya untuk melakukan pembahasan lebih lanjut demi kemaslahatan masyarakat Sulsel.
Setelah agenda paripurna usai, Hj. Fatma Wahyuddin menyampaikan pandangannya dengan nada optimistis. Menurutnya, mekanisme pembahasan Ranperda yang sedang berjalan merupakan wujud nyata dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. “Ini adalah bagian penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, legislator berkepribadian elegan ini berharap bahwa setiap proses pembahasan yang dilaksanakan tidak hanya berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. “Kami berharap kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas serta mampu menjadi motor penggerak bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan,” sambungnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, dinamika pandangan dan jawaban yang terjadi di ruang paripurna adalah hal yang wajar dalam demokrasi, asalkan semuanya berorientasi pada kepentingan publik. “Perbedaan pendapat adalah hal lumrah, namun tujuan akhir kita semua sama, yaitu untuk Sulawesi Selatan yang lebih maju dan sejahtera,” imbuhnya.
Diketahui, proses jawaban gubernur ini menjadi agenda krusial sebelum akhirnya Ranperda tersebut dibawa ke tahap pembahasan lebih lanjut antara Panitia Khusus (Pansus) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Seluruh fraksi di DPRD Sulsel pun dijadwalkan akan memberikan persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut dalam waktu dekat.
Sambungnya, Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal proses ini hingga titik akhir. Hj. Fatma Wahyuddin memastikan bahwa fraksinya akan mengkaji secara mendalam setiap substansi jawaban gubernur untuk memastikan tidak ada celah yang merugikan keuangan negara dan daerah.
Dengan berakhirnya agenda paripurna ini, ia pun menyampaikan harapan besarnya agar seluruh elemen pemerintah dan wakil rakyat terus bergandengan tangan. “Semoga kolaborasi yang baik ini terus terjaga. Mari kita wujudkan Sulawesi Selatan yang bermartabat melalui pengelolaan anggaran yang kredibel dan transparan,” pungkasnya.
Diunggah dari akun media sosial resminya pada Kamis (2/7/2026), momen ini pun menjadi inspirasi bagi banyak kalangan bahwa politik yang santun dan elegan adalah kunci untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
