Penacyber, Makassar—Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, bersama SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar berlangsung di Karebosi Premier Hotel lantai 19, Kamis (07/05/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur masyarakat guna membahas peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengawasan terhadap program pemerintah daerah.
Acara dipandu moderator Misbahuddin yang membuka diskusi dengan menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat agar kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Muhammad Farid Rayendra menyampaikan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara DPRD dan SKPD guna menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.
Narasumber pertama, Firman Wahap, menjelaskan bahwa pelayanan publik saat ini dituntut lebih cepat, mudah, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, pemerintah harus mampu menghadirkan pelayanan yang sederhana dan tidak berbelit agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran negara.
Ia juga menambahkan bahwa pengawasan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan publik dalam memberikan masukan maupun kritik dinilai penting agar program pemerintah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, narasumber kedua, Zulkifli Aljahori, menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelayanan terpadu satu pintu. Menurutnya, pelayanan yang baik akan mendorong iklim investasi sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap program pemerintah tetap berjalan sesuai regulasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala, kata dia, menjadi langkah penting untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Diskusi berlangsung interaktif ketika sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan terkait langkah konkret pemerintah dalam mempercepat proses pelayanan administrasi yang dinilai masih membutuhkan waktu cukup panjang. Para narasumber menilai percepatan pelayanan menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Peserta lainnya turut mempertanyakan mekanisme pengawasan penggunaan anggaran daerah agar program yang dijalankan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menanggapi hal tersebut, para narasumber menjelaskan pentingnya transparansi, evaluasi rutin, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan publik.
Di akhir kegiatan, Muhammad Farid Rayendra menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang aktif memberikan masukan selama forum berlangsung. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
